Jokowi menegaskan, pemerintah akan merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi. Namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

“Dengan mencermati dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19, arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan kontrasiklus dengan pengendalian resiko,” tutur Jokowi dalam pidatonya.

Kebijakan fiskal pada tahun depan akan tetap antisipatif dan responsif dengan tetap menjaga keseimbangan dalam dinamika perekonomian dan perkembangan penanganan Covid-19. Dengan memperhatikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022, yaitu :

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat-daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap ketidakpastian.

Kemudian, untuk penanganan Covid-19, fokus pemerintah adalah antisipasi risiko dampak Covid-19 dengan testing, tracing, treatment. Selain itu melanjutkan program vaksinasi, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan. Pemerintah turut berkomitmen untuk memperkuat investasi bidang pendidikan, seperti perluasan beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset-inovasi.

“Besar harapan kami, pembahasan R-APBN tahun 2022 dapat dilakukan secara konstruktif demi mewujudkan Indonesia Maju, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945,” ungkap Jokowi di akhir pidatonya. [tf/cs]